Percepat Transformasi Sektor Perhubungan, Transportasi Jateng Berbenah

SEMARANG, MNNMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat transformasi sektor perhubungan melalui serangkaian inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan.

Transformasi itu mulai dari pengoperasian taksi dan travel listrik, pengembangan integrasi transportasi umum, hingga penerapan sistem pembayaran nontunai di terminal.

Beragam layanan itu diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam acara itu,

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan transformasi perhubungan tidak boleh berhenti pada pengembangan aplikasi maupun teknologi. Inovasi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, terutama terkait pergerakan orang dan barang.

“Saya menilai, kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus mendukung pengurangan polusi dan penggunaan energi fosil,” ujarnya, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, Ini sangat nyaman sekali dan coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil.

“Penggunaan energi terbarukan ke depan tidak hanya didorong pada sektor kendaraan. Pemprov Jawa Tengah juga mulai memanfaatkan panel surya pada sejumlah gedung perkantoran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arif Djatmiko menuturkan peluncuran taksi listrik dan travel listrik menjadi satu dari delapan inovasi dalam Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026.

“Selain elektrifikasi kendaraan, Pemprov Jawa Tengah mendorong transformasi melalui digitalisasi serta integrasi layanan transportasi,” katanya.

Arif menambahkan, Salah satunya melalui penerapan pembayaran nontunai atau cashless pada Terminal Tipe B. Uji coba telah dilakukan di Terminal Sukoharjo dan direncanakan diterapkan pada 22 Terminal Tipe B yang dikelola pemerintah provinsi.

“Sistem tersebut diarahkan agar pembayaran dapat langsung masuk ke kas daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan terminal,” ucapnya. (ndi)