Gubernur Ahmad Luthfi Satu Tujuan Sejahterakan Rakyat

SEMARANG, MNNMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh program dan capaian pembangunan di wilayahnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Karenanya, pihaknya terus mendengarkan dan merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, berbagai capaian yang disampaikan Presiden tersebut harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya capaian angka.

“Melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Luthfi mengatakan, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen.

“Karenanya, pihaknya memberikan perhatian penuh kepada sekitar 3,9 juta warga yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4,” katanya.

Luthi menuturkan, Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026 atau 5,80% (c-to-c) secara kumulatif pada Semester I-2026.

“Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut membuat pemerintah provinsi tetap optimistis meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, Geliat investasi di Jateng juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Sementara hingga triwulan II atau semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 triliun dengan serapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.

“Berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD,” ucapnya. (ndi)