Dua Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh, Kerja Layak Masih Jadi PR

SEMARANG, MNNMEDIA.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester pertama 2026. Di Jawa Tengah, angkanya lebih tinggi, yakni 5,80 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan jika belum diikuti lapangan kerja yang memadai dan perlindungan pekerja yang kuat.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng yang diselenggarakan Karya Milenial Serasi di Semarang, Jumat, 23 Oktober 2026.

Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pro-buruh Muhammad Raehan membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026. Angka itu disebut sebagai pertumbuhan tertinggi provinsi tersebut sejak 2011.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah tercatat 4,24 persen pada Februari 2026. Namun, materi diskusi juga mencatat angka 4,30 persen pada Mei 2026. Lulusan sekolah menengah kejuruan menyumbang tingkat pengangguran sebesar 7,74 persen.

Angka-angka itu memperlihatkan tantangan yang tidak sederhana: pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan pencari kerja.

Lapangan Kerja Tak Cukup Bertambah

Pemerintah mendorong sejumlah program untuk memperluas kesempatan kerja, mulai dari pendidikan vokasi, program magang, hingga pengembangan industri dan hilirisasi.

Dalam materi diskusi, program SMK Go Global disebut menargetkan 500.000 lulusan berdaya saing global per tahun. Pemerintah juga disebut memperluas kuota magang sarjana hingga 150.000 peserta pada 2026.

Namun, peningkatan keterampilan perlu berjalan seiring dengan kebutuhan riil industri. Tanpa hubungan yang kuat antara pendidikan dan dunia kerja, lulusan sekolah kejuruan berisiko tetap kesulitan memasuki pasar tenaga kerja.

Persoalan lainnya adalah kualitas pekerjaan. Jumlah orang yang bekerja belum dengan sendirinya menunjukkan apakah mereka memperoleh upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan ketika kehilangan pekerjaan.

MBG dan Industri Jadi Penggerak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda pemerintah yang dibahas dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan materi forum, sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Jawa Tengah per Maret 2026. Unit-unit tersebut dilaporkan menyerap lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal.

Rantai pasok program ini juga membuka peluang bagi petani, pemasok bahan pangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor distribusi.

Di sisi lain, pengembangan industri dan hilirisasi dinilai berpotensi menambah aktivitas usaha dan kebutuhan tenaga kerja. Salah satu proyek yang disoroti adalah pembangunan kilang bensin Pertamina di Cilacap, yang disebut mulai dikerjakan pada April 2026.

Meski demikian, dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekonomi masyarakat perlu dinilai berdasarkan realisasi di lapangan, termasuk keberlanjutan pekerjaan dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Upah Naik, Perlindungan Tetap Penting

Di tengah dorongan memperluas kesempatan kerja, persoalan pengupahan dan perlindungan buruh juga menjadi perhatian.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386, naik 7,28 persen. Adapun UMK Kota Semarang tercatat Rp 3.701.709.

Kenaikan upah menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Namun, daya beli, kepastian hubungan kerja, dan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup tetap menjadi bagian penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan.

Materi diskusi turut menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, pencegahan pemutusan hubungan kerja, serta penguatan keterampilan tenaga kerja.

Di sektor pertanian, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga disebut sebagai kebijakan yang dapat meringankan biaya produksi petani. Harga pupuk urea tercatat Rp 1.800 per kilogram, sedangkan NPK Rp 1.840 per kilogram.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga biaya produksi pangan sekaligus mendukung keterlibatan petani dalam rantai pasok program pemerintah.

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menilai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Angka pertumbuhan yang tinggi merupakan modal penting. Namun, ukuran berikutnya adalah sejauh mana pertumbuhan itu membuka pekerjaan yang layak, menekan pengangguran, memperkuat daya beli, dan memperluas perlindungan bagi pekerja.

Bagi Jawa Tengah, tantangannya bukan semata mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada pekerja, petani, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor padat karya.(SY)