DPR Dorong Kapolri Suyudi Pastikan Setiap Laporan Warga Ditindaklanjuti

JAKARTA, MNNMEDIA.COM – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memperkuat kepastian pelayanan kepolisian, khususnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Abdullah, kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kuat jika masyarakat mendapat kepastian sejak laporan diterima hingga mengetahui perkembangan penanganannya.

“Kepemimpinan baru Polri perlu memastikan kepastian itu dirasakan sampai ke tingkat pelayanan terdekat dengan masyarakat,” ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (02/10/2026).

Abdullah menilai langkah Kapolri Suyudi yang menempatkan konsolidasi internal, pemetaan persoalan, dan peningkatan pelayanan publik sebagai prioritas merupakan hal positif. Namun, hasil pemetaan tersebut harus diwujudkan dalam perbaikan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah datang melapor kemudian tidak mengetahui bagaimana perkembangan laporannya,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat tidak selalu menuntut perkara selesai dalam waktu singkat. Yang lebih penting, kata dia, pelapor mengetahui bahwa laporannya telah diterima, sedang diproses, dan memiliki tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, Polri didorong memastikan setiap laporan dan pengaduan masyarakat tercatat dengan baik. Pelapor juga harus memperoleh informasi mengenai tahapan penanganan, termasuk apabila perkara membutuhkan kelengkapan data atau harus diteruskan kepada satuan lain.

“Apabila laporan memerlukan kelengkapan informasi atau harus diteruskan kepada satuan lain, masyarakat perlu mendapat petunjuk dan kepastian mengenai pihak yang menindaklanjutinya,” kata Abdullah.

Menurut dia, standar respons dan pembaruan informasi kepada pelapor juga perlu diterapkan secara konsisten. Meskipun waktu penyelesaian perkara berbeda-beda sesuai tingkat kompleksitasnya, masyarakat tetap berhak mengetahui tindakan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta tahapan selanjutnya sesuai aturan.

Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap laporan yang menyangkut ancaman keselamatan maupun korban yang membutuhkan perlindungan. Abdullah mendorong koordinasi dengan lembaga perlindungan dan layanan terkait dilakukan sejak kebutuhan tersebut diketahui.

“Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama kualitas pemeriksaan dan keadilan proses. Korban harus memperoleh perlindungan, hak pihak yang dilaporkan tetap dijaga, dan setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada bukti,” katanya menegaskan.

Selain pelayanan, Abdullah meminta Polri memperkuat mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang mengalami hambatan pelayanan atau menduga adanya pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

Pengaduan tersebut, menurut dia, harus diproses secara profesional dan akuntabel dengan tetap memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.

“Pengawasan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Temuan yang berulang harus menjadi bahan untuk memperbaiki prosedur, pembinaan, dan pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus terjadi,” ujarnya.

Ia juga menilai peningkatan kualitas pelayanan harus dibarengi dengan dukungan personel, pembekalan, sarana kerja, dan pendampingan hukum yang memadai. Pemerataan dukungan diperlukan agar standar pelayanan Polri tidak berbeda jauh antarwilayah.

Komisi III DPR RI, kata Abdullah, akan mengawal agenda tersebut melalui evaluasi berkala bersama Polri. Pengawasan akan diarahkan pada mutu pelayanan, penyelesaian pengaduan, perlindungan masyarakat, serta tindak lanjut perbaikan kelembagaan dengan tetap menghormati independensi penyidikan.

“Tujuannya agar perubahan benar-benar dirasakan masyarakat, warga semakin mudah memperoleh pertolongan dan kepastian, anggota mendapat dukungan untuk bekerja secara profesional, serta proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel,” kata Abdullah