Yayasan Jallu Nusantara Indonesia Matangkan Program Kerja dan Rencana Pelantikan Pengurus

Ketua Yayasan, Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., C.M., S.H.E.L.,saat memimpin rapat

SALATIGA | MNNMEDIA.COM – Yayasan Jallu Nusantara Indonesia terus memantapkan langkahnya dalam memperkuat peran dan kontribusi di bidang hukum dan pendidikan. Dalam rapat internal yang digelar pada Sabtu (4/9/2025), para calon pengurus yayasan membahas sejumlah program strategis yang akan dijalankan ke depan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan, Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., C.M., S.H.E.L., dan dihadiri oleh jajaran calon pengurus serta tim pelaksana. Dalam pemaparannya, Nurrun menjelaskan sejumlah program kerja prioritas, di antaranya pembentukan Kantor Hukum, pendirian Law School, pengembangan E-Jurnal Hukum, serta peluncuran Rumah Bantuan Hukum untuk masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan lembaga yang tidak hanya bergerak di bidang advokasi, tetapi juga mencerdaskan masyarakat lewat pendidikan hukum dan publikasi ilmiah,” ujar Nurrun Jamaludin dalam rapat tersebut.

Selain program kerja utama, yayasan juga tengah menyiapkan rencana kerja sama strategis dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil serta perusahaan dan lainya. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jejaring dan memperkuat eksistensi Yayasan Jallu Nusantara Indonesia dalam menjalankan misi sosial dan edukatifnya.

Tak hanya itu, rapat juga membahas agenda penting lainnya, yakni pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2025 mendatang. Acara tersebut rencananya akan digelar secara resmi dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta mitra kerja yayasan.

“Pelantikan ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat komitmen dan memperjelas arah gerak organisasi ke depan,” tambah Nurrun.

Dengan serangkaian rencana tersebut, Yayasan Jallu Nusantara Indonesia menunjukkan keseriusannya menjadi wadah yang profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang hukum dan pendidikan.