Menyehatkan Pers dari Kampus: Lima Rektor Bicara Kontrol Sosial di Tengah Tekanan Kemerdekaan Pers

SEMARANG | MNNMEDIA.COM – Di tengah sorotan atas melemahnya indeks kemerdekaan pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah memilih kampus sebagai ruang dialog. Kamis, 5 Februari 2026, PWI Jateng menggelar Dialog 5 Rektor di Ruang H. Panoet Harsono Lantai 4 Universitas BPD, Jalan Soekarno-Hatta No. 88, Semarang. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Jawa Tengah 2026.

Mengusung tema “Menyehatkan Peran Kontrol Sosial untuk Memperkuat Kemerdekaan Pers”, dialog dibuka dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWI Jawa Tengah dan Universitas BPD. Kesepakatan ini menandai penguatan kerja sama antara dunia pers dan perguruan tinggi, dua entitas yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga nalar publik.

Lima pimpinan perguruan tinggi hadir sebagai pembicara: Rektor Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom; Rektor Universitas BPD Prof. Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si; Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr. Eny Winaryati, M.Pd.; Rektor Universitas Panca Sakti Tegal Prof. Dr. Taufiqulloh, M.Hum; serta Wakil Rektor I Universitas Semarang (USM) Prof. Dr. Ir. Haslina, M.Si.

Diskusi ilmiah ini turut dihadiri Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan (YKKP) Bank Jateng Joko Sambodo beserta jajaran pengurus yayasan. Dari internal PWI Jateng, tampak Ketua Dewan Kehormatan Amir Machmud NS, anggota Aris Syaefudin Zuhri, Sekretaris PWI Jateng Achmad Ris Ediyanto, Wakil Sekretaris Suparningsih, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Hery Pamungkas, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sunarto, serta Wakil Ketua Bidang Pendidikan sekaligus Ketua Panitia HPN Jateng 2026 Alkomari. Sejumlah pengurus lain juga hadir, termasuk dari bidang pembelaan wartawan, olahraga, politik-hukum, dan kerja sama.

Dialog yang dipandu Roshia Martiningrum dari Seksi Seni dan Budaya PWI Jateng itu menggarisbawahi satu benang merah: pers tak bisa dilepaskan dari fungsi kontrol sosial dalam demokrasi.

Rektor Udinus Prof. Pulung Nurtantio Andono menegaskan posisi pers sebagai elemen kunci pembangunan nasional. “Tanpa pers, pembangunan dan capaian Indonesia tidak akan diketahui publik. Pers menjadi penyeimbang sekaligus penggerak dalam perjalanan bangsa,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Rektor Universitas BPD Prof. Sri Tutie Rahayu. Ia menyebut pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang marwahnya harus dijaga. “Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengedukasi mahasiswa dan dosen tentang etika pers sebagai bagian dari sistem demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal Prof. Taufiqulloh mengingatkan bahwa kecakapan digital semata tak cukup. “Diperlukan kontrol sosial yang bersifat formal melalui kode etik pers, maupun kontrol sosial informal agar ruang publik tetap sehat,” ujarnya.

Dari perspektif nilai, Wakil Rektor III Unimus Dr. Eny Winaryati menekankan tiga unsur penting dalam bermedia: edukasi, partisipasi, dan hati nurani. Menurutnya, ketiganya menjadi fondasi agar kemerdekaan pers tidak kehilangan arah.

“Tugas media adalah memberikan narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan, memberi kenikmatan bagi audiens berupa layanan inderawi—baik informasi maupun edukasi. Sebaliknya, audiens yang menangkap narasi juga ikut berpartisipasi. Ada etika dan hati nurani yang dikedepankan ketika bicara soal kemerdekaan pers,” ujarnya.

Ia bahkan mengaitkan prinsip tersebut dengan makna Surat Iqro’, yang menyinggung penglihatan, pendengaran, dan hati sebagai instrumen utama manusia dalam memahami dunia.

Adapun Wakil Rektor I USM Prof. Haslina menyoroti tantangan baru yang datang dari perkembangan kecerdasan buatan. Menurutnya, digitalisasi berbasis AI telah menjadi keniscayaan, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

“Digitalisasi AI tidak bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan kecermatan, sikap kritis, serta daya imajinasi dan kreativitas agar pemanfaatan digital AI memberi dampak positif,” katanya.

Isu kemerdekaan pers menjadi penekanan tersendiri dalam sambutan Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana. Ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap kerja jurnalistik masih nyata di lapangan, mulai dari intimidasi hingga intervensi.

“Berdasarkan pemeringkatan global kebebasan pers, posisi Indonesia masih berada di peringkat 127 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers masih menghadapi tantangan serius,” ujarnya.

Menurut Setiawan, dialog dengan kalangan akademik menjadi langkah strategis untuk menyehatkan kembali peran pers sebagai kontrol sosial yang kritis, berbasis data, dan bertanggung jawab. “Pandangan akademik lahir dari riset dan metodologi ilmiah. Selama ini, banyak masukan konstruktif bagi pers justru datang dari sana,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya literasi media, terutama bagi mahasiswa yang hidup di tengah banjir informasi. “Dialog ini bukan hanya bicara tentang pers, tetapi juga edukasi literasi media. Mahasiswa harus paham fungsi pers sebagai kontrol sosial dan bagaimana informasi diproduksi secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Melalui Dialog 5 Rektor ini, PWI Jawa Tengah berharap kemerdekaan pers tidak sekadar menjadi jargon, tetapi terus diperkuat melalui kerja profesional, kolaborasi akademik, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dialog ini menjadi salah satu mata rantai penting dalam rangkaian HPN 2026 PWI Jawa Tengah, yang didukung oleh berbagai mitra dari pemerintah, BUMN, dunia usaha, hingga perguruan tinggi.