Jateng Komitmen Lawan Pinjol Ilegal dan Judi Online

SEMARANG, MNNMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Langkah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, judi online, dan sekaligus memperluas akses keuangan formal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” ujarnya, di Semarang, Kamis 18 Juni 2026.

Menurutnya, pelaku usaha khususnya UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan aman untuk mengembangkan usahanya.

“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menuturkan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks.

Menurutnya, Selain masih adanya keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, perkembangan teknologi juga membuat akses terhadap pinjaman ilegal dan judi online semakin mudah.

“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” ucapnya. (ndi)